APSI Kecam Aksi Genosida Terhadap Etnis Rohingya

etnis rohingya

ADALAHUKUM.COM-Jakarta– Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (DPP APSI) mengecam tindakan kekerasan dan tindakan pembiaran atas aksi kekerasan terhadap etnis Rohingya oleh Pemerintahan Myanmar. Ketua Umum DPP APSI, Drs Afdal Zikri, SH, MH dalam rilisnya menyatakan bahwa telah terjadi tragedi kemanusiaan yang nyata di mana 60 ribu lebih etnis Rohingya merasa nyawanya terancam pergi menyelamatkan diri dari daerah konflik, ribuan lebih korban telah tewas dibunuh secara keji, ribuan orang pula telah dihilangkan secara paksa, 64% dari etnis Rohingya melaporkan pernah mengalami penyiksaan secara fisik maupun mental, 52% perempuan Rohingya melaporkan mengalami pemerkosaan dan/atau pelecehan seksual lainnya yang mengerikan, ditambah lagi dengan penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang sekaligus penyiksaan selama penahanan terhadap ribuan warga Rohingya, perusakan maupun penjarahan terhadap rumah, harta benda, makanan dan sumber makanan warga Rohingya secara masif, serta pengabaian maupun ketiadaan perawatan kesehatan terhadap para korban.

Atas tragedi tersebut APSI beranggapan telah terjadi upaya Genoside terhadap eksistensi etnis Rohingya yang tentu merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Oleh karenanya APSI mengutuk keras tindakan tersebut dan meminta Negara Burma tersebut untuk menghentikan segala aksi kekerasan  terhadap etinis Rohingya. APSI juga meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengambil tindakan tegas atas Myanmar. Kepada Pemerintah Indonesia, APSI meminta agar Pemerintah Indonesia lebih progressif untuk mendorong negara-negara ASEAN agar membentuk komite khusus bagi Rohingya, serta memberikan sanksi tegas kepada Myanmar, bahkan jika diperlukan mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan ASEAN.

Selain itu, DPP APSI juga mengecam aksi diam dari Aung San Sukyi, menyaksikan kekerasan terhadap etnis Rohingya. Menurut Afdal, diamnya Aung San Sukyi menunjukkan bisa jadi ia adalah bagian dari sistem kekerasan terhadap Rohingya, oleh karenaya APSI mengajak masyarakat internasional meminta kepada Komite Nobel Norwegia untuk menarik dan mencabut Nobel Perdamaian yang dilekatkan kepada Aung San Sukyi. “ Aung San Sukyi tidak layak mendapat Nobel Perdamaian” tegas Candidat Doktor UIN Bandung ini.

Afdal menambahkan bahwa APSI melalui Pusat Mediasi dan Bantuan Hukum (PUSMEDBAKUM) siap memberikan advokasi terhadap etnis Rohingya terutama yang sedang mengungsi di Indonesia. “ Lawyer-Lawyer APSI siap beri advokasi terhadap Rohingya” ujar Dosen UIN Syahid Jakarta ini.

Adalah aksi Genosida, Seret Myanmar ke Mahkamah Pidana Internasional

Sementara itu Wakil Ketua Umum DPP APSI, Thalis Noor Cahyadi menyampaikan bahwa tindakan kekerasan terhadap etnis Rohingya merupakan tindak sistematis oleh Negara Burma melalui aksi alat-alat negaranya baik militer maupun kepolisian, dengan membumi hanguskan desa-desa yang menjadi konsentrasi etnis Rohingya, serta mengusir penduduknya keluar dari Burma. “Jelas ini merupakan Genosida” ungkap Thalis, yang juga Dosen Hukum Pidana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menurutnya, berdasarkan Statuta Roma, yakni Statute for an International Criminal Court (Statuta Mahkamah Pidana Internasional), aksi Genosida merupakan kejahatan internasional yang karenanya, pelakunya yakni Pemerintah Myanmar dapat diseret ke Mahkamah Pidana Internasional dengan membentuk International Criminal Tribunal for Burma.

Selain itu Thalis berharap dalam penyelesaian kasus Rohingya tidak ada konspirasi bisnis global di dalamnya, karena menurutnya berlarut-larutnya dan pembiaran terjadinya aksi genosida oleh Burma dan juga negara-negara tetangga, bisa jadi ada konspirasi ekonomi yang menyelubunginya, dimana penguasaan ranah-ranah migas yang berada pada areal yang ditempati etnis Rohingya merupakan penguasaan konsorsium beberapa perusahaan multinasional. Ia berharap penyelesaian tragedi kemanusiaan atas Rohingya tidak tergerus oleh konspirasi bisnis global.

About cahyadi