Diklat Profesi Advokat di UIN Jakarta, Hadirkan Hakim MK dan Hakim Agung MA

WhatsApp Image 2017-09-30 at 16.06.14Jakarta, -Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat (PPPA) yang diselenggarakan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (DPP-APSI) bekerjasama dengan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (FSH-UIN Syahid) Jakarta menghadirkan berbagai narasumber ternama di tanah air. Dalam sesi pembukaan tampil sebagai Narasumber Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A., dan Hakim Agung yang juga Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum, M.M.

Wahiduddin yang juga alumni FSH UIN Syahid ini menyampaikan materi dengan judul Tantangan Integritas Advokat dalam Penegakkan Hukum di Indonesia. Menurut Wahiduddin, Pemberitaan  negatif terhadap penyuapan yang dilakukan oleh profesi advokat dan tindakan penyelewenangan terhadap integritas yang dilakukan Advokat. merupakan hal yang sering menjadi topik hangat dalam  masyarakat dimana merupakan salah satu pencideraan terhadap penegakan hukum. Setidaknya ada sejumlah hambatan penegakan supremasi hukum di antaranya; pertama, belum sempurnanya perangkat hukum, kedua, masih rendahnya integritas moral aparat penegak hukum, ketiga, Penegak hukum belum professional (kecakapan, keterampilan dan intelektualitas rendah), keempat, Penghasilan aparat penegak hukum rendah, kelima, Masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, keenam, Kurangnya sarana dan prasarana, ketujuh, Terjadinya campur tangan pemerintah dalam proses peradilan.

Lebih lanjut, Mantan Direktur Harmonisasi Perundangan Departemen Hukum dan HAM ini menjelaskan bahwa Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah mengatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi Advokat dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian Advokat. Integritas Advokat sebagai salah satu penegak hukum merupakan profesi penting dan mulia dan atas terwujudnya prinsip-prinsip penyelenggaraan tugas profesi Advokat, khususnya dalam menegakkan keadilan sertta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermartabat dan bernegara merupakan hal yang tidak dapat diabaikan peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab merupakan hal yang penting. disamping lembaga pendidikan dan instansi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

Menurut pria yang pernah mengambil de Postdoctoral Cursus Wergevingsleer di Leiden, Belanda ini, melalui jasa hukum yang diberikan Advokat menjalankan tugas profesi dan demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan termasuk usaha mendidik masyarakat daam menyadari hak hak fundamental di depan hukum. Advokat sebagai salah satu insane insane peradilan merupakan salah satu peran dalam menegakkan supremasi hukum dan Hak Asasasi Manusia.

“Oleh karena itu integritas profesi dalam penegakan hukum di Indonesia adalah hal yang tidak dapat diabaikan, karena sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (i) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi.” kata Wahiduddin Adams ditengah ratusan calon Advokat dari APSI ini.

Sementara itu Dr. Amran Suadi dalam makalahnya yang berjudul Tantangan Advokat Syariah dalam Sistem Peradilan di Indonesia menyatakan bahwa Mahkamah Agung sangat mendukung eksistensi Advokat Syariah.

Menurut alumni FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini, dukungan MA tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk baik perbaikan sarana prasarana peradilan maupun sumberdaya lain yang ada, serta terus berupaya mendorong adanya regulasi yang memperkuat eksistensi advokat syariah, yang diantarnya telah terlihat sejak keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 1987, SEMA No. 1 tahun 1998 yang memberikan peluang bagi Sarjana Syariah untuk berkiprah sebagai Advokat. Upaya Mahkamah Agung tersebut semakin jelas dan konkrit

dengan keluarnya Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyumpahan Advokat. Pada pokonya surat ini menghapus diskriminasi dan disparitas terhadap advokat, baik dalam dimensi organisasi maupun dalam dimensi disiplin ilmu atau gelar kesarjanaan.  Dan hal lain adalah Mahkamah Agung selalu ikut aktif sebagai narasumber dalam Pendidikan Profesi Advokat.

 

“Hubungan peradilan agama dengan advokat syariah tidak sekedar hubungan kerja, tetapi lebih dari itu antara peradilan agama dan advokat syariah memiliki keterikatan emosional. Hal tersebut disebabkan kesamaan pandangan dan substansi keilmuan” ujar Mantan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya ini.

Oleh karenanya Doktor Hukum dari Unisba ini berpesan agar APSI sebagai organisasi para Advokat Syariah agar terus memperkuat eksistensinya dan terus menjalin kerjasama dengan Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia, Perguruan Tinggi dan stakeholdel lain untuk memperkokoh sumberdaya advokat syariah.

 

Selain Dr Wahiduddin Adams dan Dr Amran Suardi, sesi berikutnya menghadirkan Ketua Dewan Kehormatan DPP APSI, Dr. H. Nurkhoirin, MA yang memberikan materi tentang Peranan APSI sebagai Organisasi Advokat dan Organisasi Bantuan Hukum. Mantan Sekjen DPP APSI ini menyatakan kebahagiannya karena APSI saat jauh lebih maju dibandingkan dulu saat masa perjuangan, dimana APSI harus tertatih-tatih memperjuangkan eksistensi Advokat syariah yang setara dengan penegak hukum lainnya, perdebatan tentang RUU Advokat tahun 2002-2003 merupakan masa-masa getir organisasi. “Alhamdulillah sekarang sudah berkembang, dan banyak inovasi yang dilakukan oleh DPP APSI” ujar alumni FSH UIN Walisongo Semarang ini.

Khoirin berharap APSI terus mengembangkan sayap dan eksistensi hingga betul-betul mendapatkan pengakuan dunia. Sebelumnya Dekan FSH UIN Jakarta, Dr. Asep Saepudin Jahar, M.A. juga memberikan materi terkait dengan hubungan Advokat Syariah dengan Ilmu-ilmu Keislaman.

Narasumber lain yang akan hadir diantaranya Dr. Fauzan, SH, MH (Hakim Agung Hubungan Industrial MA RI), Dr. Yasardin, SH, MH (Hakim Agung MA Terpilih), Drs Afdal Zikri, SH, MH (Ketua Umum DPP APSI), Irfan Fahmi, SH, MH (Sekjen DPP APSI), Dr. Yusuf Sophie (Senior APSI), Dr. Asrorun Ni’am (Mantan KPAI), Dr. Rumadi (Komisioner KPPU), dll

About admin