MENYOAL REGULASI KOPERASI SYARIAH, dari KJKS ke KSPPS

Picture1

Yogyakarta. Koperasi Syariah merupakan koperasi yang menjalankan usaha di bidang simpan pinjam dan pembiayaan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Di masa lalu koperasi syariah identik dengan baitul maal wattamwil (BMT), namun demikian dalam perkembangannya koperasi syariah tumbuh sangat beragam dengan variasi nama yang tidak seragam, diantaranya berjenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). KSUS merupakan koperasi yang terdiri atas berbagai jenis usaha, seperti menjual kebutuhan pokok dan barangbarang hasil produksi anggota, melayani simpan dan pinjam dengan menggunakan prinsip syariah. Sementara KJKS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Pada praktiknya KJKS merupakan bentuk badan hukum yang berlaku bagi lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) berupa baitul maal wat tamwil (BMT). Munculnya badan hukum KJKS merupakan bentuk keterpaksaan dari tidak adanya payung hukum dari BMT, padahal secara faktual pertumbuhan BMT di Indonesia semakin hari semakin meningkat pesat.

Merujuk data yang dilansir Kementerian Koperasi dan UMKM, hingga tahun 2014 tercatat BMT yang telah berbadan hukum Koperasi ada 2.104 Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) dan 1.032 KJKS dengan aset senilai Rp 4,02 triliun atau sekitar 5,04% dari total asset koperasi di Indonesia. Angka tersebut belum termasuk jumlah BMT yang belum berbadan hukum atau berbadan hukum lain seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM).Terbitnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) memaksa setiap BMT untuk merubah dirinya menjadi KJKS. Keharusan merubah diri dari BMT menjadi KJKS menimbulkan suatu konsekuensi yuridis yakni bahwa seluruh aturan main yang ada dalam BMT, baik tata cara pendirian, pengelolaan dan pengawasan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkoperasian. Hal ini bertujuan agar tercipta suatu kepastian hukum, perlindungan hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat khususnya anggota koperasi.

KJKS sebagai lembaga keuangan ia harus menjaga kredibilitas atau kepercayaan dari anggota pada khususnya dan atau masyarakat luas pada umumnya. Namun demikian untuk melaksanakan perannya sebagai lembaga keuangan, KJKS masih dihadapkan pada berbagai kendala yang disebabkan antara lain:pertama, belum adanya kesamaan sistem dan prosedur dalam operasional manajemen kelembagaan, manajemen usaha dan manajemen keuangan, dan kedua, belum adanya standar sistem dan prosedur dalam operasional manajemen kelembagaan, manajemen usaha dan manajemen keuangan.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka sejak tahun 2007, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS).

Hal tersebut dikemukakan oleh Thalis Noor Cahyadi, Ketua DPW Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) DI. Yogyakarta yang juga Dosen Ekonomi Syariah pada Universitas Alma Ata Yogyakarta dalam  Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di Hotel Crystal Lotus Yogyakarta (15/12) dihadapan beberapa BMT ternama di DIY-Jateng antaralain BMT Beringharjo Yogyakarta, BT Tamzis Wonosobo, BMT BUS Rembang, BMT Karisma Magelang, BMT Artha Mandiri Bantul, BMT BIF Yogyakarta.

Thalis menguraikan bahwa meski pemerintah telah menerbitkan regulasi tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen (PSOM) yang diperuntukkan bagi BMT namun demikian dalam praktiknya, belum semua BMT menerapkan PSOM tersebut, yang kemudian pada akhirnya menimbulkan persoalan-persoalan hukum. Beberapa BMT yang tertimpa kasus hukum lebih dikarenakan tidak diterapkannya standar operasional manajemen yang telah ada. Beberapa kasus yang menimpa BMT di antaranya kasus BMT ISRA yang runtuh dan merugikan masyarakat lebih dari Rp 50 M, demikian juga BMT Amratani, BMT Hilal dan BMT Asyauqi, merupakan contoh betapa para pengurus/pengelola BMT tidak mematuhi standar prosedur manajemen yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pada tanggal 25 September 2015, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan Menteri ini merubah status KJKS kepada KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) dengan menghapus Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Peraturan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Meski merubah ketentuan sebelumnya akan tetapi dalam ketentuan Peraturan Menteri Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tersebut tetap mengatur ketentuan tentang Standar Operasional Manajemen (SOM) yang megatur mengenai SOM kelembagaan, usaha, keuangan dan pengamanan aset dan piutang bagi koperasi syariah.

About admin