Sekjen DPP APSI: Seret Jenderal Min Aung Hlaing ke Mahkamah Pidana Internasional!

ADALAHUKUM.COMJakarta – Aksi genosida yang dilakukan oleh Myanmar terhadap etnis Rohingya tidak lepas dari tangan besi petinggi militer Burma, yakni Jenderal Min Aung Hlaing. Jenderal bengis inilah yang memerintahkan pembantaian Rohingya dan membuat Aung San Suu Kyi tidak berkutik seperti katak dalam tempurung. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (DPP APSI), Irfan Fahmi dalam sebuah diskusi di Jakarta (2/9).

Menurut Irfan, Jenderal Min Aung Hlaing merupakan biangkerok dan dalang aksi Genosida atas Rohingya, oleh karenanya sudah sepantasnya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menurunkan tim investigasi dan membentuk komisi khusus untuk menyeret Jenderal Min Aung Hlaing ke Mahkamah Pidana Internasional. “Seret Jenderal Min Aung Hlaing ke ICC dan copot Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi” tegas mantan aktivis PBHI ini.

Sebagaimana diketahui telah terjadi tragedi kemanusiaan yang nyata di mana 60 ribu lebih etnis Rohingya merasa nyawanya terancam pergi menyelamatkan diri dari daerah konflik, ribuan lebih korban telah tewas dibunuh secara keji, ribuan orang pula telah dihilangkan secara paksa, 64% dari etnis Rohingya melaporkan pernah mengalami penyiksaan secara fisik maupun mental, 52% perempuan Rohingya melaporkan mengalami pemerkosaan dan/atau pelecehan seksual lainnya yang mengerikan, ditambah lagi dengan penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang sekaligus penyiksaan selama penahanan terhadap ribuan warga Rohingya, perusakan maupun penjarahan terhadap rumah, harta benda, makanan dan sumber makanan warga Rohingya secara masif, serta pengabaian maupun ketiadaan perawatan kesehatan terhadap para korban (baca: APSI Kecam Aksi Genosida Terhadap Etnis Rohingya)

Atas tragedi itu Ormas Islam di Indonesia mengecam tindakan Myanmar atas Rohingya. Muhammadiyah mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk ikut menangani secara sungguh-sungguh bahkan bila perlu mengambil alih tragedi kemanusiaan yang telah dan sedang berlangsung secara terus menerus di Myanmar. Sudah terbukti secara meyakinkan pemerintah Myanmar tidak bersedia menghentikan praktik genosida terhadap etnis Rohingya. “Mendesak Pemerintah Bangladesh untuk membuka perbatasan demi alasan kemanusiaan, sehingga memungkinkan etnis Rohingya menyelamatkan diri dari persekusi pemerintah Myanmar” ujar Bakhtiar Efendi, Ketua PP Muhammadiyah.

Selain itu Muhammadiyah juga mendesak para aktivis HAM dan kemanusiaan di seluruh dunia untuk memberikan perhatian serius terhadap kasus genosida etnis Rohingya sehingga tragedi ini bisa diakhiri. Berkaitan dengan hal tersebut Muhammadiyah bersedia menjadi leading sector di dalam mengorganisasikan kegiatan masyarakat ASEAN dan dunia pada umumnya untuk menggalang bantuan dan dukungan kemanusiaan bagi etnis Rohingya. “Mendesak ASEAN untuk menekan Myanmar agar menghentikan praktik genosida terhadap etnis Rohingya. Bila dalam waktu yang dipandang cukup hal tersebut tidak dilakukan oleh Myanmar, maka wajar bagi ASEAN untuk mempertimbangkan pembekuan keanggotaan negara tersebut di ASEAN. Karena besarnya jumlah korban, ASEAN perlu untuk tidak mengedepankan prinsip non-intervensi dan menggantinya dengan keharusan untuk ikut bertanggung jawab atas nasib dan melindungi etnis Rohingya” tegas Abdul Mukti, Sekjen PP Muhammadiyah.

Pernyataan yang senada juga disampaikan PBNU, tidak saja meminta PBB bertindak tegas, tetapi juga meminta Komite Hadiah Nobel untuk mencabut Penghargaan Nobel Perdamaian bagi Aung San Suu Kyi. “Untuk apa Nobel Perdamaian dipertahankan jika perdamaian di depan mata dikoyak dan hanya berpangku tangan?” pungkas Robikin Emhan, Ketua PBNU.

Selian menyatakan protes, Indonesia melalui Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) siap menggelontorkan bantuan senilai 2 juta USD (sekitar Rp 24 miliar) dari masyarakat Indonesia untuk mengatasi konflik di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Ketua Pelaksana AKIM, yang juga Ketua Pengurus Pusat Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (PP LPBI NU) M. Ali Yusuf mengatakan, bantuan tersebut adalah bentuk sinergi antara pemerintah dan masyakarat Indonesia.

“AKIM ini terdiri dari 11 lembaga yang berkoalisi untuk menyelenggarakan program di Myanmar. Bantuan tersebut adalah bentuk sinergi antara pemerintah, masyakarat Indonesia, dan Lembaga/Organisasi Non Pemerintah,” ujar Ali Yusuf dalam sambutannya pada acara peluncuran bantuan kemanusiaan untuk Myanmar di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (31/8).  Ia menambahkan, AKIM sudah dua kali melakukan assessment di lokasi target program. Hal itu dilakukan agar AKIM dapat memotret kondisi sesungguhnya, sehingga program yang disusun dapat memiliki relevansi yang tinggi dengan kebutuhan masyarakat setempat. “Kami melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat Myanmar dan Rakhine State. Selain itu kami juga berkomunikasi intens dengan lembaga non-pemerintah lokal dan internasional di sana serta perwakilan PBB,” terang  Ali Yusuf.

About cahyadi